Resonansi.co.id – Kapal tradisional di Tarakan menekan pemerintah agar segera memberikan kepastian izin distribusi solar bersubsidi. Tanpa kepastian, ongkos distribusi barang ke pelosok Kalimantan Utara terancam semakin mahal.

Ketua Persatuan Layar Rakyat Tarakan, Nandrang, mengingatkan 17 kapal tradisional sudah siap beroperasi. Namun izin resmi di Pelabuhan Tengkayu I tak kunjung terbit karena standar operasional prosedur belum ditetapkan.

Menurut Nandrang, keterlambatan izin langsung berdampak ke biaya angkut.

“Tarif kapal yang tadinya Rp5.000 bisa turun jadi Rp4.000,” katanya, Kamis 2 Oktober 2025.
Ia menekankan, tanpa solar subsidi harga barang pokok di pelosok akan sulit turun, bahkan berpotensi naik.

Nandrang menilai pemerintah terlalu lama membiarkan masalah regulasi ini berlarut. Padahal, jalur distribusi barang lewat kapal tradisional menjadi penopang utama daerah kepulauan di Kaltara.

“Pemerintah harus segera bertindak, jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” ujarnya.

Plt Sekretaris Daerah Kaltara, Bustan, mengakui masalah aset pelabuhan masih mengganjal. Ia menyebut Pelabuhan Tengkayu I belum rampung penyerahan aset, sehingga distribusi solar subsidi belum bisa diatur.

“Pemerintah tidak ingin salah langkah. Karena ini menyangkut regulasi BBM bersubsidi, perlu persyaratan yang jelas,” kata Bustan.

Namun, ia menegaskan distribusi solar subsidi sangat penting untuk menekan harga barang di Bunyu, Tanjung Selor, hingga Malinau.

“Pemerintah hadir sebagai regulator dan eksekutor agar distribusi BBM ini benar-benar tepat sasaran dan menekan biaya transportasi,” ucapnya.