Tenggarong, Resonansi.co.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menargetkan optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Kepala DKP Kukar, Muslik, mengungkapkan bahwa beberapa TPI yang telah dibangun masih belum berfungsi seperti yang diharapkan.
“Kita akui ada beberapa TPI yang sudah kita bangun tapi belum termanfaatkan dengan baik. Itu menjadi pekerjaan rumah kita untuk menyelesaikannya,” ujar Muslik.
Menurut Muslik, kendala utama dalam pengoperasian TPI tidak hanya pada aspek infrastruktur, namun juga terkait keterlibatan aktif dari nelayan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem pengelolaan yang efektif.
Untuk itu, DKP Kukar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi TPI di berbagai wilayah. “Kami ingin evaluasi dan optimalkan dulu. Jangan sampai membangun baru tapi yang lama terbengkalai,” katanya.
Muslik menyebutkan bahwa peninjauan lapangan, pelibatan kelompok nelayan, serta kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan TPI secara profesional menjadi langkah strategis yang tengah disiapkan.
“TPI harus jadi pusat aktivitas ekonomi. Kalau tidak dimanfaatkan, itu jadi pemborosan. Kami tidak ingin itu terjadi,” tegasnya.
Optimalisasi ini diharapkan mampu memperbaiki rantai distribusi hasil perikanan, memberikan harga jual ikan yang lebih kompetitif, dan meningkatkan pendapatan nelayan. Transparansi dalam pelelangan juga menjadi perhatian utama.
Selain itu, DKP Kukar berencana menggelar pelatihan manajemen untuk kelompok pengelola TPI guna memperkuat kapasitas mereka.
“Kita akan terus dorong ini jadi prioritas, karena kalau TPI-nya hidup, perputaran ekonomi juga akan lebih lancar,” ujar Muslik.
Dalam jangka panjang, optimalisasi TPI juga diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi perikanan daerah, menciptakan peluang usaha baru di sektor hilir, serta menarik investasi swasta di bidang kelautan dan perikanan. (*)
