Resonansi.co.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh atas Program Prioritas Makan Bergizi Gratis setelah muncul Kejadian Luar Biasa di sejumlah daerah. Keselamatan anak disebut sebagai prioritas utama negara.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden dengan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri. Rapat itu menghasilkan sejumlah langkah strategis.
“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama,” kata Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).
Langkah darurat yang diambil antara lain menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi yang bermasalah, mengevaluasi kualitas juru masak, memperketat sanitasi dapur, dan melibatkan lintas sektor.
Pemerintah juga mewajibkan setiap Satuan Penyedia Pangan Gizi memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Tanpa sertifikat ini, dapur tidak boleh beroperasi.
“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, percepatan sertifikasi higiene akan diprioritaskan dalam satu bulan ke depan dengan dukungan pemerintah daerah.
“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” tegas Budi.
