Resonansi.co.id – Bawaslu Kalimantan Timur mengajak masyarakat sipil bergabung dalam gerakan pengawasan demokrasi menuju Pemilu 2029, sebagai respons atas semakin kuatnya oligarki dan turunnya kepercayaan publik.

Inisiatif ini diperkenalkan dalam forum diskusi “Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu 2029” di Samarinda (23/10/2025).

Dalam forum itu, Azhar Pagala mengingatkan ancaman korupsi dan oligarki bagi demokrasi.

“Sebesar apa pun kekuatan lembaga pengawas, tanpa dukungan masyarakat yang aktif, pengawasan pemilu akan kehilangan makna,” kata Azhar.

Romo Roedy menilai kondisi demokrasi Indonesia memasuki fase anomali akibat dominasi oligarki dalam kebijakan politik dan ekonomi.

“Industri ekstraktif di Kaltim adalah contoh nyata. Warga menghadapi bencana ekologis dan ketimpangan sosial, sementara janji kesejahteraan hanya menjadi retorika,” ucapnya.

Sementara itu, Herdiansyah Hamzah mengingatkan bahwa pengawasan tidak bisa dibebankan pada lembaga pemilu saja.

“Demokrasi tak cukup dijaga oleh Bawaslu atau KPU. Tanpa keterlibatan masyarakat sipil yang kuat, sulit menandingi dominasi kekuasaan,” tegasnya.

Diskusi ditutup dengan usulan pembentukan sekretariat bersama untuk memperkuat pengawasan dan pendidikan politik di daerah.