Menggaungkan Suara Masa Kini

Kukar Perkuat Strategi Inflasi Lewat High Level Meeting Virtual

Terbit Senin, 10 Maret 2025
High level meeting pengendalian inflasi yang digelar Pemprov Kaltim secara virtual bertempat di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar. (Istimewa)

Tenggarong, Resonansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ahyani Fadianur Diani, mengikuti High Level Meeting (HLM) virtual yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (10/3/2025), sebagai bagian dari upaya menanggulangi inflasi menjelang Ramadan.

Rapat daring tersebut dilangsungkan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar. Dalam forum tersebut, Kukar dinilai sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Kaltim.

“Alhamdulillah inflasi di Kukar masih tetap terjaga, tidak anjlok seperti di tempat lainnya,” ujar Ahyani dalam pemaparannya.

Ahyani menyampaikan bahwa Pemkab Kukar telah menyiapkan program lanjutan berupa Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. GPM diharapkan menjadi solusi dalam menjaga pasokan dan menekan harga komoditas strategis.

“Pada pelaksanaan GPM nanti, Pemkab Kukar akan menggandeng berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan Bulog. Untuk daging ayam, pemkab sudah berkoordinasi dengan para pengusaha agar bisa dijual dengan harga dasar,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di Kukar semakin diperkuat untuk menghadapi potensi krisis pangan dan lonjakan harga. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja aktif dalam memonitor harga harian dan menjalin komunikasi intensif dengan pelaku pasar.

Ahyani menambahkan, Pemkab Kukar akan terus mengikuti arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi. Langkah-langkah ini juga ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program ketahanan pangan nasional.

Rapat ini menjadi momentum untuk menyelaraskan strategi antarwilayah di Kaltim serta mendorong inovasi kebijakan yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pangan dan inflasi di Kukar. (*)

Editor: Redaksi

Bagikan:

BERITA TERKAIT