Samarinda, Resonansi.co.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menyoroti ketimpangan dana transfer dari pusat ke daerah saat menerima kunjungan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Muhammad Syaibani di Ruang Rapat Gubernur Kaltim pada Rabu pagi, 16 April 2025.
“Kaltim ini luar biasa, kita transfer Rp700 triliun, tapi negara hanya kirim kembali Rp100 triliun,” ujar Harum, sapaan akrab Rudy Mas’ud.
Ia menambahkan, dana Rp100 triliun tersebut tidak sepenuhnya masuk ke pemerintah daerah, melainkan juga ke kementerian dan lembaga yang beroperasi di Kaltim. Kebijakan ini, menurutnya, tidak seimbang jika dibandingkan dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat eksploitasi sumber daya alam di Benua Etam.
“Duitnya seharusnya masuk ke daerah dulu, baru dibagi ke pusat. Bukan sebaliknya. Sudah terlambat dan kurang lagi,” keluhnya.
Meski demikian, Gubernur Harum mendukung kebijakan subsidi dari daerah kaya sumber daya alam untuk membantu daerah minus. Namun, ia tetap menyoroti ketimpangan yang terjadi.
Dari total dana transfer sebesar Rp3.600 triliun, hanya sekitar Rp900 triliun yang kembali ke daerah, sementara Rp2.500 triliun mengalir ke kementerian dan lembaga.
“Kita saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan banyak jalan antardaerah yang rusak, serta desa-desa yang terisolasi di Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Paser, Berau, Kutai Kartanegara, hingga Penajam Paser Utara—lokasi Ibu Kota Nusantara.
Masalah elektrifikasi juga menjadi sorotan. Meski rasio elektrifikasi diklaim hampir 99 persen, Gubernur menyebut masih banyak desa yang belum teraliri listrik.
“Ratusan desa kita masih gelap,” katanya.
Soal pendidikan, Harum menyoroti rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi.
“Baru 12 persen anak-anak kita yang sampai perguruan tinggi,” ungkapnya.
Ia menilai akar persoalan terletak pada banyaknya kebijakan pusat serta penarikan kewenangan dari daerah ke pusat.
“Kita disuruh mandiri, tapi tidak diberi kewenangan. Ini akar masalahnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltim Muhammad Syaibani menyebut dana transfer ke Kaltim pada 2024 mencapai Rp93,54 triliun. Jumlah itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp51,61 triliun dan untuk pemerintah daerah sebesar Rp42,24 triliun.
“Tahun ini turun menjadi Rp55,41 triliun,” ujar Syaibani.
Ia menjelaskan, fluktuasi belanja negara di Kaltim dipengaruhi oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta harga komoditas batu bara yang berdampak pada transfer ke daerah (TKD).
“Pada 2020 belanja negara di Kaltim Rp32,26 triliun, tahun 2021 sebesar Rp30,30 triliun, naik jadi Rp54,36 triliun pada 2022, dan Rp87,40 triliun pada 2023,” rincinya. (*)
