Menggaungkan Suara Masa Kini

Gubernur Harum Kukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala BPKP Kaltim di Odah Etam

Terbit Senin, 30 Juni 2025
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud saat melantik Kepala BPKP Edy Suharto. (Istimewa)

Resonansi.co.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud atau akrab disapa Harum secara resmi mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim di Pendopo Odah Etam, Senin (30/6/2025).

“Kita pastikan tidak ada penyalahgunaan, baik itu kewenangan maupun anggaran,” tegas Gubernur Harum saat memberikan sambutan.

Harum menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP untuk mempercepat pembangunan yang bersih dan akuntabel. Ia menyebut BPKP sebagai mitra strategis, bukan sekadar auditor.

“Mari bersama bersinergi agar pembangunan bisa berakselerasi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Edy Suharto menggantikan Felix Joni Darjoko, yang kini menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan di BPKP Pusat.

Setelah dikukuhkan, Edy menyatakan siap memperkuat pengawasan anggaran di daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan arahan pimpinan dalam menjalankan tugas BPKP.

“Di manapun kami ditugaskan, prinsip kerja kami tetap: bekerja bersama, dengan arahan pimpinan,” kata Edy.

Ia menegaskan bahwa pengawasan BPKP bukan sekadar administratif, tapi juga menyasar program strategis Presiden dan Gubernur Kaltim, termasuk Gratispol dan Jospol.

“Kami ingin mengawal program prioritas pemerintah secara efisien, akuntabel, dan berdampak nyata,” lanjutnya.

Edy juga menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tetap dipertahankan, serta pengelolaan keuangan daerah dijalankan secara efisien dan taat aturan.

“Kami akan jaga aset daerah, tingkatkan kualitas pengendalian internal, dan dorong kepatuhan semua pejabat daerah,” tegasnya.

Deputi Kepala BPKP Aryanto Wibowo menambahkan, selama tahun 2024 BPKP Kaltim menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp72,56 miliar dan mengefisienkan anggaran hingga Rp1,42 triliun.

Pada 2025, efisiensi terus berlanjut dengan tambahan penghematan Rp11,9 miliar dan optimalisasi pendapatan Rp2,33 miliar.

“BPKP siap mengawal pembangunan Kaltim bersama Pemprov dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Aryanto.

Acara pengukuhan dihadiri oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, dan perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim. (*)

Editor: Redaksi

Bagikan:

BERITA TERKAIT