Resonansi.co.id – Pemprov Kaltim mencari cara keluar dari tekanan setelah Dana Bagi Hasil atau DBH Kaltim Dipotong lebih dari 80 persen oleh pemerintah pusat. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut daerah tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada transfer pusat alias PAD Kaltim.
Ia menegaskan, strategi yang kini diutamakan adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya, hanya dengan cara itu ketergantungan bisa dikurangi.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan PAD daerah, karena itu adalah salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat,” ujar Seno, Kamis (2/10).
Pemotongan DBH sektor migas, batubara, dan bahan bakar disebut cukup besar. Meski begitu, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Seno memastikan pemerintah daerah akan berfokus pada sektor-sektor yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami akan terus berusaha agar dapat meraih hasil yang lebih baik, dan semoga dalam waktu dekat kami bisa bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keluhan ini,” tutupnya.
