Samarinda, Resonansi.co.id – Setelah kantor operasional Maxim kota Samarinda ditutup sementara beberapah hari lalu, ratusan mitra pengemudi berkumpul menuntut kejelasan hukum dan keadilan regulasi transportasi daring, karena penyegelan dinilai berdampak langsung pada penghasilan mereka.
Koordinator Gabungan Mitra Cakrawala, Tajuddin Ayuc, menyatakan bahwa penutupan kantor menimbulkan gangguan layanan teknis, seperti sistem aplikasi yang sering error dan lambatnya penanganan keluhan. Ia menegaskan bahwa Surat Keputusan Gubernur Kaltim hanya mengatur tarif ASK, bukan penutupan operasional.
Massa aksi menuntut audit regulasi bagi semua aplikator daring di wilayah Kaltim agar penerapan aturan berlangsung setara, sambil mengimbau pemerintah untuk membuka kembali kantor Maxim dengan segera.
Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rachim, mengonfirmasi bahwa kantor Maxim kembali dibuka setelah perusahaan menyatakan kesediaan menyesuaikan tarif sesuai SK Gubernur. Peninjauan evaluasi tarif akan terus berlangsung berkala.
Sementara itu, Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhamad Rafi Assegaf, menyampaikan kesiapan perusahaan menjaga dialog terbuka dengan pemerintah dan mitra. Ia menegaskan bahwa ke depannya layanan teknis akan diperbaiki agar mitra tidak kehilangan pendapatan.
Para pengemudi menekankan agar tindakan penegakan regulasi tidak bersifat diskriminatif terhadap satu aplikator. Mereka meminta kebijakan serupa diterapkan merata, sehingga kompetisi usaha tetap sehat dan keberlangsungan kerja ribuan mitra terjamin.
Tajuddin menutup aksi dengan pernyataan siap berkolaborasi dalam forum resmi untuk merumuskan regulasi ASK yang adil bagi semua pihak.
Insiden ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan aplikator daring untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan, memastikan mitra pengemudi mendapat perlindungan hukum dan kepastian pendapatan. (*)
