Samarinda, Resonansi.co.id – Puluhan mahasiswa mengadakan unjuk rasa di halaman Balai Kota Samarinda pada Jumat 18 Juli 2025, menuntut agar Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, dicopot setelah menegur aksi galang dana korban kebakaran Mahakam Ulu.
Aksi dimulai dengan orasi para korlap, lalu para mahasiswa membentangkan bendera Merah Putih dan spanduk bertuliskan tuntutan mereka, seperti “Darurat Kemanusiaan dan Keadilan” serta “Copot Kasatpol PP Samarinda”. Demonstrasi ini merupakan respons atas peneguran Satpol PP terhadap mahasiswa yang mengumpulkan dana di Simpang Empat Lembuswana beberapa waktu lalu, saat peduli pada korban kebakaran di Mahulu.
Koordinator aksi, Edison, menyampaikan bahwa peneguran tersebut dinilai tidak pantas, sebab kegiatan galang dana bersifat kemanusiaan dan dilakukan dengan tertib. Sebelumnya, kelompok mahasiswa sudah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi ke Pemkot Samarinda, namun tak mendapat tanggapan, hingga mereka memilih berdemo di depan kantor wali kota.
“Kami menolak sikap represif Satpol PP terhadap aksi kemanusiaan ini. Kami sudah mencoba dialog, tetapi selalu terhambat,” ujar Edison saat diwawancarai. Menurutnya, setiap warga termasuk mahasiswa memiliki hak menyampaikan aspirasi damai sesuai konstitusi.
“Pemerintah daerah harus memastikan kegiatan sosial seperti ini terlindungi, bukan justru dihambat. Kami bertanggung jawab penuh atas transparansi dan tata kelola dana galangannya.” Tegasnya.
Selain menuntut pencopotan Kasatpol PP, mahasiswa meminta jaminan agar tidak ada tindakan serupa di masa mendatang. Surat tuntutan resmi telah diserahkan kepada Pemkot dan kini menunggu respons dari wali kota atau jajarannya.
Edison menambahkan, Pokja mahasiswa akan terus memantau tindak lanjut pemerintah hingga aspirasi mereka dipenuhi. Ia menegaskan pentingnya proses demokrasi yang terbuka agar kepercayaan publik terhadap pejabat daerah tetap terjaga.
Demonstrasi berjalan kondusif dengan pengawalan polisi dan petugas keamanan Balai Kota. Mahasiswa berharap pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan mereka demi menjaga kebebasan berekspresi dan nilai kemanusiaan di Samarinda. (*)
