Resonansi.co.id – Hasil penyelidikan internal dan aparat penegak hukum mengungkapkan bahwa praktik korupsi di PT Pertamina, khususnya pada unit PT Pertamina Patra Niaga, telah mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun pada tahun 2023 saja. Temuan ini merupakan bagian dari rangkaian penyimpangan yang berlangsung sejak 2018, yang jika dihitung secara kumulatif, total kerugian negara diperkirakan mendekati angka Rp1 kuadriliun.

Dalam proses investigasi, aparat menemukan modus operasi yang melibatkan manipulasi tender, pengaturan harga impor minyak mentah, serta pencampuran bahan bakar subsidi dengan produk komersial.

“Kemarin, yang sudah kami sampaikan, dirilis bahwa kerugian di tahun 2023 mencapai Rp193,7 triliun. Secara logika, jika modus operasinya konsisten sejak 2018, total kerugian negara bisa jauh lebih besar,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, dalam keterangannya.

Penyelidikan juga mengungkap bahwa sejumlah pejabat tinggi dan pihak swasta terlibat dalam transaksi-transaksi yang menguntungkan pelaku korupsi. Di antara tersangka yang telah ditetapkan, terdapat nama-nama dari lingkungan PT Pertamina Patra Niaga dan kontraktor swasta yang terlibat dalam pengelolaan tender impor minyak mentah.

Modus operandi yang ditemukan meliputi praktik pencampuran bahan bakar, dimana produk dengan harga subsidi dicampur dengan produk komersial berkualitas lebih tinggi, sehingga menghasilkan keuntungan ilegal dan merugikan keuangan negara.

Langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural di lingkungan BUMN, serta meningkatkan mekanisme pengawasan internal agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara semakin terjaga.

Hingga saat ini, aparat berkomitmen untuk terus menggali fakta dan memastikan bahwa setiap pelaku korupsi akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.