Tenggarong, Resonansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, di Kantor BPK Kaltim pada Rabu (26/3/2025).

Penyerahan ini menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah yang wajib dilakukan setiap tahun. LKPD yang diserahkan akan menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemkab Kukar selama tahun 2024.

“LKPD ini akan diperiksa dengan detail oleh BPK. Kami berharap dalam waktu dua bulan hasilnya keluar dan Kukar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Sunggono.

Ia menambahkan bahwa dokumen yang diserahkan telah mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, serta catatan keuangan lainnya yang menunjukkan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

“Ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah yang sejalan dengan RPJMD Kukar Idaman. Hampir semua target capaian telah terealisasi tahun lalu,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kukar Junadi menilai penyerahan LKPD merupakan momen penting untuk memperkuat hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penyampaian LKPD mencerminkan kemitraan yang sehat antara kepala daerah dan DPRD dalam mengelola tata kelola pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab,” katanya.

Sunggono menyatakan optimisme bahwa prestasi ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Kukar terus membangun budaya pemerintahan yang akuntabel dan profesional,” pungkasnya. (*)