Tenggarong, Resonansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Laporan disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dalam Rapat Paripurna ke IV DPRD Kukar, Senin (24/3/2025).

Dalam laporannya, Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar berhasil mencatat sejumlah capaian pembangunan yang signifikan, termasuk peningkatan indikator ekonomi dan perolehan penghargaan.

“Tema pembangunan tahun 2024 adalah Penguatan Ekonomi Unggulan Berbasis Desa dan Kecamatan, dan ini sudah mulai menunjukkan dampaknya,” ujarnya.

Untuk realisasi pendapatan daerah tahun 2024, tercatat sebesar Rp12,7 triliun dari target Rp14,3 triliun atau 88,75 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp12,8 triliun dari target Rp14,5 triliun atau 88,14 persen.

“Ini menunjukkan efisiensi anggaran berjalan cukup baik, meski masih ada beberapa tantangan di lapangan,” imbuhnya.

Sunggono menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 13 Tahun 2019.

“Ini bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga komitmen moral kepada publik,” katanya.

Ia menyebut sebagian besar target RPJMD Kukar Idaman telah tercapai pada 2024, meskipun masih ada beberapa kendala teknis di lapangan.

“Kami akan terus melakukan perbaikan agar tahun mendatang bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi, menilai LKPJ merupakan bagian dari kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif.

“LKPJ ini menjadi ruang untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kolaborasi antar-lembaga,” pungkasnya. (*)