Tenggarong, Resonansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat struktur pemerintahan desa melalui pelantikan Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 10 desa. Pelantikan yang digelar di Pendopo Odah Etam pada Senin (26/5/2025) ini dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah.
Edi menekankan pentingnya pelantikan kali ini karena menyangkut dua unsur penting pemerintahan desa, yakni kepala desa dan perwakilan masyarakat desa. Ia menyebut, perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun mendorong perlunya penyesuaian ulang dokumen perencanaan pembangunan desa.
“Kita perlu sesuaikan RPJMDes dengan masa jabatan baru. Para pejabat yang baru dilantik harus langsung bekerja untuk revisi dokumen perencanaan desa hingga 2027,” ujar Edi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberadaan BPD sangat strategis dalam pengelolaan pemerintahan desa. Mereka memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi warga. Walaupun masuk melalui mekanisme PAW, BPD tetap memiliki tanggung jawab penuh sebagaimana hasil pemilihan langsung.
“BPD adalah mitra kepala desa yang memiliki tiga fungsi utama, dan semua anggota harus mampu menjalankannya secara optimal untuk kemajuan desa,” ucapnya.
Edi juga menyampaikan pentingnya pembentukan koperasi desa sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian lokal. Program prioritas yang disebutnya sebagai Koperasi Merah Putih ini harus segera ditindaklanjuti dengan musyawarah desa khusus.
Ia berharap sinergi antara PJ Kades dan BPD dapat melahirkan inovasi pembangunan berbasis potensi lokal. Salah satunya dengan mendorong BUMDes agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa.
“Kembangkan potensi desa masing-masing, jangan terpaku pada dana transfer pusat. Kreativitas dan kolaborasi adalah kunci agar desa mandiri dan sejahtera,” tegas Edi.
Pelantikan ini juga menjadi momentum untuk membangkitkan semangat partisipasi warga dalam pembangunan, memperkuat tata kelola, serta mempercepat realisasi program-program strategis desa. (*)
