Tenggarong, Resonansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan dukungannya terhadap peran aktif organisasi kemanusiaan dalam mendukung lembaga pendidikan berbasis agama. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Dr. H Sunggono, saat melepas rombongan distribusi Akbar seri ke-80 yang dilakukan Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kukar di Pondok Pesantren Al Abqory, Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (24/5/2025).
Dalam sambutannya, Sunggono memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi PASKAS yang secara konsisten mendistribusikan bantuan logistik, khususnya beras, untuk pondok pesantren, panti asuhan, dan rumah tahfidz. Ia menekankan pentingnya sinergi antara organisasi sosial dengan pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan agama.
“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan PASKAS. Jangan merasa sendiri, kami di Pemkab Kukar siap membantu demi kelancaran kegiatan seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pesan motivasi kepada para santri agar tetap semangat dalam menuntut ilmu dan selalu mensyukuri nikmat yang dimiliki. Menurutnya, proses pendidikan yang dijalani saat ini adalah bentuk investasi spiritual yang sangat penting untuk masa depan bangsa.
Sementara itu, Pembina PASKAS Kukar, Nur Wahidah, mengatakan bahwa kegiatan distribusi beras ini merupakan bagian dari komitmen PASKAS dalam mendukung program ketahanan pangan di sektor pendidikan agama. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan distribusi kali ini merupakan yang ke-80 dan meskipun ada penurunan jumlah beras yang disalurkan, semangat untuk berbagi tidak pernah surut.
“Bulan ini kami menyalurkan lebih dari lima ton beras. Penurunan jumlah ini terjadi karena efisiensi yang sedang dilakukan, namun kami tetap berusaha memenuhi kebutuhan utama pondok pesantren dan rumah tahfidz,” ungkapnya.
Ia berharap, dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemkab Kukar, dapat terus mengalir agar kegiatan distribusi semacam ini dapat dilakukan secara rutin dan lebih luas cakupannya.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan ketahanan sosial di daerah. (*)
