Tenggarong, Resonansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik di Ruang Rapat Bappeda Kukar, Senin (5/5/2025), dengan fokus pada urusan pemuda, disabilitas, anak, perempuan, dan budaya. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto.
Dalam sambutannya, Dafip menyebutkan bahwa Musrenbang Tematik menjadi wujud komitmen Pemkab Kukar untuk mendorong pembangunan inklusif dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya memberikan ruang bagi kelompok rentan dan strategis agar aspirasi mereka bisa terakomodasi secara proporsional.
“Kelompok pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, anak, serta pelaku budaya selama ini belum mendapatkan ruang cukup dalam pengambilan keputusan pembangunan. Musrenbang ini hadir untuk menjembatani itu,” ujar Dafip.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam forum ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJPD 2025–2045 serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Dafip menambahkan bahwa forum ini menjadi sarana strategis untuk merumuskan program yang berdampak nyata dan terintegrasi lintas sektor. Ia juga mengapresiasi keterlibatan OPD, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan yang telah berpartisipasi aktif.
“Kami ingin merancang kebijakan yang tidak sekadar responsif, tetapi juga proaktif menjawab tantangan-tantangan nyata di lapangan. Musrenbang ini adalah wadah menyatukan ide, menyaring prioritas, dan mengarahkan sumber daya secara tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, berbagai usulan strategis bermunculan, mulai dari penguatan pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas, perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, hingga revitalisasi nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan berbasis komunitas.
Dafip menegaskan bahwa masukan dari forum ini akan menjadi bagian penting dalam dokumen RKPD Kukar tahun mendatang. Ia berharap hasil musyawarah ini menjadi tonggak baru bagi perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak.
“Perencanaan yang partisipatif seperti ini akan memperkuat legitimasi dan kualitas hasil pembangunan. Kita ingin memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan di Kukar,” pungkasnya. (*)
