Tenggarong, Resonansi.co.id — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyebut keberhasilan pembangunan Posyandu tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga pada semangat gotong royong dan keterlibatan masyarakat.

“Kalau lahannya belum ada, kami tidak bisa memulai pembangunan. Karena anggaran kami hanya untuk fisik bangunan, tidak termasuk pembebasan lahan,” ungkap Arianto.

Dalam banyak kasus, pembangunan Posyandu di Kukar dapat berjalan berkat dukungan masyarakat yang menghibahkan lahan atau dukungan penuh dari pemerintah desa. Menurut Arianto, inisiatif semacam ini patut diapresiasi karena mempercepat realisasi program.

“Kami sangat terbantu kalau masyarakat atau desa bisa menyiapkan lahannya. Itu mempercepat proses dan mengurangi hambatan teknis,” jelasnya.

Pembangunan Posyandu oleh DPMD Kukar sendiri mengacu pada standar fasilitas pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan. Ini penting agar fungsi utama Posyandu sebagai pusat pelayanan ibu dan anak bisa berjalan optimal.

Arianto menekankan bahwa keberadaan bangunan yang memenuhi standar hanyalah awal. Partisipasi aktif masyarakat adalah elemen kunci agar Posyandu dapat berfungsi secara berkelanjutan.

“Kalau masyarakatnya ikut terlibat dari awal, mereka akan merasa memiliki dan menjaga fasilitas itu,” ujarnya. Ia berharap ke depan, kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat bisa lebih diperkuat agar program pembangunan Posyandu benar-benar menyentuh kebutuhan warga dan mendukung peningkatan kualitas kesehatan di desa. (*)