Resonansi.co.id – Pemerintah Indonesia menyatakan siap melakukan evakuasi warga Gaza sebanyak 1.000 orang ke Tanah Air. Namun, pelaksanaan relokasi ini masih menunggu instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis, 17 April 2025.
“Kalau kami siap. Kami menunggu arahan Presiden. Tentu kami mendukung apapun keputusan Presiden dan sudah kami persiapkan,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, salah satu lokasi yang disiapkan sebagai tempat penampungan sementara adalah Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
“Ada beberapa tempat, salah satunya Pangkal Pinang. Kami sudah persiapkan, tinggal menunggu arahan. Tapi kan banyak juga instansi lain yang siap,” ujarnya.
Meski begitu, belum ada keputusan final dari Presiden terkait rencana evakuasi ini.
Disorot DPR, Perlu Penjelasan Jelas
Rencana evakuasi ini menjadi perhatian publik dan menuai pro dan kontra. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjelaskan secara rinci apakah evakuasi ini bersifat sementara atau justru relokasi permanen.
“Sampai saat ini belum ada penjelasan apakah ini evakuasi atau relokasi. Kami dari DPR tentu ingin ada penjelasan lebih jelas,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 April 2025.
Puan menyebut DPR akan meminta penjelasan dari Kementerian Luar Negeri terkait teknis pelaksanaan rencana tersebut.
“Dari Kemenlu harus jelas apa rencananya, bagaimana pelaksanaannya, dan seterusnya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa apapun bentuknya, evakuasi atau relokasi, harus mempertimbangkan dampak di lapangan.
Menlu Tegaskan Evakuasi Bukan Relokasi
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa evakuasi warga Gaza bukan relokasi permanen, melainkan bentuk kepedulian kemanusiaan dari pemerintah Indonesia.
“Ini hanya evakuasi sementara. Pemerintah tidak berniat memindahkan mereka secara permanen ke Indonesia,” tegas Sugiono di Ankara, Turki, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 11 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo lebih dulu berkonsultasi dengan sejumlah pemimpin negara seperti Uni Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania untuk membahas rencana ini.
“Hasil konsultasi itulah yang jadi pertimbangan untuk keputusan terakhir,” jelasnya.
Sugiono juga memastikan bahwa semua pihak harus sepakat. Jika ada satu negara yang menolak, maka rencana evakuasi tidak akan dijalankan.
“Kalau ada satu saja yang tidak sepakat, berarti tidak dijalankan,” ucapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa rencana ini tidak bertujuan untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, melainkan sebagai bentuk bantuan atas dasar kemanusiaan.
“Ini bukan relokasi, tapi evakuasi sementara. Kita hanya ingin membantu, terutama anak-anak dan pihak rentan lainnya,” kata Sugiono.
Ia juga memastikan bahwa Indonesia menolak segala bentuk relokasi paksa terhadap warga Gaza.
“Sejak awal kami sudah tegaskan, Indonesia tidak setuju dengan relokasi paksa dalam bentuk apapun. Semua bantuan ini harus bersifat sukarela dan atas persetujuan pihak Palestina,” tandasnya. (*)
