Samarinda, Resonansi.co.id – DPRD Kaltim menyoroti masih tingginya kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase di berbagai wilayah, terutama kawasan terpencil, dan mendesak pemerintah mempercepat realisasi proyek yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan bahwa permintaan masyarakat nyaris seragam terkait kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Ia menilai persoalan keterlambatan bukan sekadar masalah anggaran, melainkan juga kurangnya koordinasi dan sinergi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menghambat percepatan pelaksanaan program.
Sebagai solusi jangka pendek, DPRD mengusulkan skema bantuan keuangan provinsi bagi kabupaten/kota yang telah menyiapkan program dan proyek infrastruktur. Skema itu diharapkan menjadi akselerator sehingga alokasi anggaran provinsi dapat langsung menyentuh wilayah yang paling membutuhkan.
“Permintaan masyarakat hampir seragam, mereka butuh jalan, jembatan, parit, irigasi. Ini kebutuhan dasar yang harus dijawab cepat,” kata Firnadi usai rapat kerja di Gedung DPRD Kaltim, Senin 4 Agustus 2025.
Ia menambahkan bahwa fokus prioritas harus jelas sehingga bantuan keuangan provinsi benar-benar menyasar daerah dengan infrastruktur minim dan memberi dampak ekonomi nyata.
Firnadi menjelaskan bahwa percepatan infrastruktur akan menurunkan biaya logistik, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta membuka peluang investasi. Selain infrastruktur fisik, DPRD juga menekankan pentingnya kesinambungan dukungan untuk sektor pendidikan melalui hibah yang memadai, karena peningkatan kualitas SDM akan terasa optimal bila sarana dan prasarana pendukung tersedia.
DPRD Kaltim berkomitmen mengawal aspirasi tersebut agar terakomodasi dalam perencanaan APBD provinsi maupun alokasi bantuan keuangan langsung ke kabupaten/kota, dengan tujuan pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kebutuhan rakyat di lapisan paling bawah.
DPRD menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, agar manfaat ekonomi dan sosial dapat segera dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (*)
