Tenggarong, Resonansi.co.id – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Embalut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek birokrasi yang dinilai terlalu berbelit. Kepala Desa Embalut, Yahya, mengungkapkan bahwa banyak program usaha desa yang tersendat akibat lambannya prosedur administrasi di tingkat kabupaten.

“Salah satu contohnya adalah pengadaan dispenser untuk Pertades yang sampai saat ini masih terhambat. Prosesnya begitu panjang dan belum ada kejelasan, sehingga kami khawatir dana yang sudah dialokasikan tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” ujar Yahya, Senin, 4 Maret 2025.

Selain itu, program pengembangan keramba ikan yang memiliki potensi keuntungan besar, yaitu sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan, juga belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah kecamatan.

“BUMDes sebenarnya bisa menjadi solusi utama dalam mendorong ekonomi desa, tetapi minimnya dukungan dari pemangku kebijakan membuat pengembangannya terhambat. Seharusnya dana desa bisa lebih difokuskan untuk usaha produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat,” katanya.

Yahya menambahkan bahwa jika regulasi dan birokrasi yang menghambat ini bisa disederhanakan, maka BUMDes dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Embalut berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah agar BUMDes dapat beroperasi dengan lebih efektif. “Kami ingin BUMDes ini benar-benar menjadi badan usaha yang bisa membangun ekonomi desa, bukan sekadar nama tanpa fungsi yang jelas,” tutur Yahya. Dengan berbagai tantangan yang ada, Yahya berencana mengajukan laporan resmi kepada pihak terkait guna memastikan pengelolaan dana BUMDes berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Embalut. (*)