Tenggarong, Resonansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Komitmen tersebut kembali ditegaskan saat Asisten III Setkab Kukar Bidang Administrasi Umum, Dafip Haryanto, mengikuti Konsolidasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) capaian program Genting tingkat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Gedung Bangga Kencana BKKBN Perwakilan Kaltim, Senin (16/6/2025).
Dalam paparannya, Dafip mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Kukar sejak April hingga Juni 2025. Di antaranya sosialisasi massif kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan desa, pelibatan aktif organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai tugas dan fungsinya, hingga pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (RKPD) tematik kemiskinan ekstrem dan stunting.
Ia memerinci bentuk bantuan dalam program Genting dibagi dua, yaitu bantuan nutrisi berupa pemberian makanan tambahan (PMT) dan bantuan non-nutrisi seperti pembiayaan BPJS bagi keluarga tidak mampu serta penyuluhan melalui seminar kesehatan. Dafip mengklaim, berbagai intervensi tersebut telah berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di Kukar.
Meski demikian, ia tak menampik masih adanya tantangan dalam hal integrasi data dan koordinasi lintas sektoral. Salah satu kendala mencolok adalah belum sinkronnya pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, banyak perusahaan menyalurkan bantuan melalui program yang belum terdata optimal, seperti bantuan bencana alam, bukan untuk penanggulangan stunting secara langsung.
“Kita masih menghadapi kendala tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan kabupaten terkait pembinaan perusahaan. Akibatnya, sinergi data dan alokasi program masih kurang maksimal,” ujarnya.
Dafip menegaskan pentingnya integrasi lintas lini, dari TPPS desa, kecamatan, hingga kabupaten, agar pembiayaan pihak ketiga bisa lebih efektif dan terarah. Ia juga mendorong pemerintah provinsi untuk membuka ruang koordinasi yang lebih inklusif terhadap kabupaten dalam pengelolaan CSR perusahaan.
“Kita butuh integrasi menyeluruh dan penguatan sinergi agar dukungan dari swasta benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tutupnya. (*)
