Tenggarong, Resonansi.co.id — Penambahan beban keuangan akibat rekrutmen lebih dari seribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara untuk melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran secara signifikan.

Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menjelaskan bahwa dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,2 triliun, lebih dari 80 persen digunakan untuk membiayai gaji dan operasional pegawai. Hal ini menyisakan ruang fiskal yang sangat terbatas bagi pelaksanaan program lainnya.

“Efisiensi yang kami lakukan mencapai sekitar Rp30 miliar sampai Rp40 miliar. Kami mengurangi kegiatan perjalanan dinas dan mengevaluasi semua pos pengeluaran yang dinilai kurang efektif,” jelasnya.

Langkah efisiensi ini tidak dilakukan sembarangan. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kegiatan menjadi dasar pengambilan keputusan. Hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk menjaga agar program-program prioritas, seperti pengadaan alat peraga pembelajaran, pelatihan guru, dan peningkatan sarana pendidikan, tetap dapat berjalan sesuai target.

Thauhid menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Justru, katanya, ini menjadi momen untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

“Kami tetap berkomitmen menjaga agar semua program peningkatan mutu pendidikan tidak terganggu meski ruang fiskal sangat terbatas,” katanya.

Ia juga berharap masyarakat dapat memahami bahwa meskipun nominal anggaran tampak besar, sebagian besar telah terikat pada kebutuhan dasar operasional.

“Jangan hanya melihat dari besarnya nominal, tetapi lihat juga kemana dana itu digunakan, dan seberapa besar dampaknya bagi pendidikan kita,” tutupnya.

Dengan strategi efisiensi dan penguatan skala prioritas, Disdikbud Kukar bertekad mempertahankan kualitas pendidikan yang berkelanjutan, meski tantangan fiskal semakin besar. (*)