Tenggarong, Resonansi.co.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap melanjutkan proyek jalan poros di wilayah hulu meskipun tidak mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Proyek senilai hampir Rp50 miliar ini tetap berjalan dengan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, mengungkapkan bahwa anggaran proyek awalnya dirancang dari kombinasi dana pusat dan daerah. Namun karena DAK tidak direalisasikan, seluruh pembiayaan kini ditanggung oleh APBD. “Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” jelasnya.

Jalan poros ini menjadi akses penting antar kecamatan di wilayah hulu yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi. “Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” ujar Wiyono.

Ia menambahkan bahwa pembangunan jalan ini tidak hanya penting untuk efisiensi distribusi barang, tetapi juga untuk memperlancar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Proyek yang telah dimulai sejak 2022 ini menjadi prioritas daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan. Meski tanpa dana pusat, pemerintah Kukar menegaskan komitmennya untuk tetap menuntaskan proyek strategis ini.

Dengan pembiayaan murni dari daerah, proyek tetap dijalankan sesuai spesifikasi dan target waktu yang ditentukan. Pembangunan ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola proyek besar tanpa sepenuhnya bergantung pada pendanaan dari pusat.

Wiyono menyebut bahwa keberhasilan proyek ini akan memberi dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil. Infrastruktur yang baik diyakini akan mempercepat perputaran ekonomi di kawasan hulu Kukar. (*)